Guna mempertahankan kestabilan ekonomi, kebijakan terkait setiap kegiatan transaksi perlu diterbitkan. Ada banyak kebijakan semacam ini yang diterbitkan oleh pemerintah dan salah satunya adalah kebijakan fiskal.
Tentunya, kita perlu mengetahui dan memahami tentang kebijakan ini. Bukan hanya untuk tahu saja, akan tetapi untuk menambah wawasan kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi negara.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan yang diambil oleh negara dengan tujuan tertentu dengan cara peningkatan atau pengurangan pemasukan dan belanja negara. Tujuan yang ingin dicapai bisa beragam, beberapa di antaranya yang populer adalah pengurangan pengangguran serta pencapaian target perkembangan ekonomi.
Alat utama yang dibutuhkan oleh negara agar dapat memenuhi tujuan tersebut adalah pajak serta pengeluaran negara.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Seperti yang sudah dibahas di atas, alat utama atau instrumen utama dalam kebijakan ini adalah pajak serta semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Instrumen yang lain adalah anggaran dan juga utang publik.
- Pengeluaran : semua pembelanjaan negara yang bertujuan untuk membangun. Pos pengeluaran yang kerap dilakukan pemerintah adalah dana operasional, pengadaan bantuan hingga pembangunan infrastruktur.
- Pajak : tingkat suku bunga pajak bisa naik dan turun tergantung dari keadaan ekonomi negara. Misalnya jika serapan pemasukan negara dinilai kecil, maka solusinya adalah menaikkan pajak.
- Anggaran : pos ini biasa berperan sebagai simpanan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan mengambil dana dari anggaran untuk suntikan dana bagi masyarakat agar ekonomi bisa bergairah lagi.
- Utang publik : salah satu pemasukan untuk pemerintah berasal dari pinjaman atau pembayaran utang masyarakat kepada negara. Hal ini dapat menjadi bala bantuan untuk menangani inflasi.
Jenis kebijakan fiskal
1. Berdasarkan Teori
- Kebijakan fiskal fungsional : penerapan kebijakan fiskal didasari oleh pengamatan tentang pengeluaran dan pendapatan anggaran negara yang dilandasi akibat tidak langsung dari peningkatan peluang kerja terhadap pemasukan negara.
- Kebijakan fiskal yang disengaja : pemanipulasian anggaran yang dilakukan secara langsung. Caranya adalah dengan pengubahan belanja negara, pengubahan sistem penarikan pajak dan perubahan pada pengolahan pajak.
- Kebijakan fiskal yang tidak disengaja : pengendalian alur bisnis agar tidak terlalu bergejolak dan tidak terprediksi. Alat dari kebijakan ini adalah pajak progresif, asuransi pengangguran, kebijakan harga serta proposal.
2. Berdasarkan Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran
- Kebijakan fiskal seimbang : penyeimbangan jumlah pemasukan dan pengeluaran. Dampak positif yang terjadi setelah penerbitan regulasi ini adalah pemerintah tidak perlu mengajukan kredit modal. Namun, dampak negatifnya adalah keadaan ekonomi akan kian terpuruk apabila kebijakan diterbitkan ketika keadaan ekonomi negara sedang tidak baik.
- Kebijakan fiskal surplus : Kebijakan yang diambil guna menangani inflasi dengan cara membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran.
- Kebijakan fiskal defisit : kebijakan ini dibuat dengan cara meningkatkan pengeluaran daripada pendapatan. Cara ini ampuh menangani pasar yang tidak bergairah namun dapat membuat keuangan negara dalam kondisi minus terus menerus.
- Kebijakan fiskal dinamis : pertumbuhan pendapatan diusahakan bertumbuh dengan berjalannya waktu agar bisa menutup pengeluaran yang ada.
Tujuan Kebijakan Fiskal
1. Peningkatan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi
Instrumen dari kebijakan ini adalah bea cukai, PBB, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Tujuan dari kebijakan ini sudah jelas yaitu untuk menambah pemasukan negara.
Sedangkan pengeluaran yang dimaksud untuk ditutup dari kebijakan ini adalah : pengeluaran untuk pembelian senjata, membangun fasilitas publik, proyek pemerintah serta program lain yang bertujuan untuk menyejahterakan publik.
2. Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran
Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk kepentingan publik yaitu agar taraf hidup mereka bisa meningkat. Salah satunya tentu dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Dengan demikian tingkat pengangguran bisa ditekan dan memperbaiki lingkaran ekonomi di dalam masyarakat yang juga akan berdampak pada sektor sosial budaya.
3. Penstabilan Harga Komoditas dan Penanganan Inflasi
Penurunan harga komoditas dapat menghilangkan harapan atas laba bagi sektor swasta, namun bila harga dinaikkan tentu akan berujung inflasi yang akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan di bawah standar.
Di sisi lain, adanya inflasi sebenarnya juga bisa mendatangkan keuntungan lain dari sisi peluang kerja, sebab kesempatan kerja malah akan terbuka lebar. Agar semua pihak bisa mendapatkan keuntungan, maka perlu diterbitkan kebijakan fiskal guna menstabilkan inflasi.
Baca Juga: Kebijakan Moneter
Contoh Kebijakan Fiskal
1. Tax Amnesty tahun 2017
Pada tahun 2017, pemerintah yang kala itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menerbitkan tax Amnesty atau pengampunan pajak.
Sasaran dari penghapusan beban pajak ini menargetkan badan usaha maupun perseorangan yang terbelit pajak hingga tidak melakukan pelaporan jumlah kekayaan, terutama semua aset yang ada di luar negeri.
Jika badan usaha maupun perseorangan mau melaporkan asetnya dan segala laporan pajak yang tertunda maka tidak akan dikenai sanksi baik administrasi maupun pidana.
Ketika kebijakan tersebut diterbitkan maka masuk laporan dari para NPWP dengan total yang fantastis, yaitu 4.000-an triliun. Dari jumlah tersebut, negara memperoleh pemasukan hingga 130-an triliun.
2. Pengurangan Subsidi BBM
Pada tahun yang sama, pemerintah juga memberlakukan pencabutan subsidi BBM yang pernah diterbitkan pada periode sebelumnya. Pencabutan ini tidak berlaku untuk semua kalangan, sebab rakyat miskin masih mendapatkan alokasi dana untuk hal ini.
Melalui kebijakan ini, maka BBM yang beredar pun mengalami kenaikan harga dan bergerak sejalan dengan harga minyak dunia. Walaupun mendapatkan banyak protes pada awalnya, namun pemerintah bisa membuktikan bahwa ada peningkatan di sektor pelayanan publik, khususnya pemerataan pembangunan dan akses kesehatan maupun pendidikan.
3. Pemberlakuan Bebas Visa
Salah satu gerbang pemasukan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah sektor pariwisata. Cara yang diterapkan adalah dengan menerbitkan ketetapan bebas visa untuk negara tertentu.
Melalui cara ini pemerintah berharap akan semakin banyak wisatawan asing yang datang mengunjungi Indonesia dan menjadi sumber devisa tambahan. Apalagi sektor pariwisata Indonesia juga sedang gencar mempersolek diri agar lebih dinikmati.
Penerapan kebijakan fiskal harus melihat kondisi ekonomi terlebih dahulu. Namun di atas semuanya itu, tentu tujuan utamanya adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.