Setiap transaksi keuangan pasti akan memerlukan pembayaran sebagai alat pemindahan kuasa dari produsen kepada konsumen. Ada berbagai macam alat bayar yang diakui di dunia ini. Walaupun berbeda, semuanya tetap dapat digunakan di manapun karena sudah masuk ke dalam sistem.
Sistem pembayaran seperti ini sangat memudahkan ketika akan bertransaksi di tempat yang berbeda. Agar semua pihak merasa aman, sistem pembayaran memang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur.
Pengertian Sistem Pembayaran
Sistem yang memiliki keterkaitan dengan adanya perpindahan alat tukar keuangan dari satu pihak kepada pihak lain sering disebut dengan sistem pembayaran.
Ada banyak aktivitas yang melibatkan sistem pembayaran, misalnya transaksi beli barang maupun jasa, pembayaran menu makanan di restoran, pembayaran biaya rumah sakit, dan lain sebagainya.
Seperti yang sudah dijelaskan sedikit di atas, ada banyak bentuk pembayaran, namun semuanya digolongkan menjadi dua. Kedua kelompok tersebut adalah kelompok pembayaran tunai serta non-tunai.
Sedangkan sistemnya bisa berbentuk sederhana hingga yang rumit dan modern. Semakin kompleks sistem pembayaran, maka akan semakin banyak pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut.
Komponen Sistem Pembayaran
1. Kebijakan
Sebagai komponen dasar dalam menentukan arah berkembangnya sistem pembayaran, kebijakan memiliki banyak turunan, baik itu peraturan maupun ketentuan.
Sedangkan penyusun dan penentu sebuah kebijakan terkait sistem pembayaran di sebuah negara adalah bank sentral di negara tersebut. Misalnya jika di Indonesia, pihak tersebut adalah Bank Indonesia.
Landasan atas pemilihan bank sentral sebagai pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan regulasi seputar sistem pembayaran adalah adanya hubungan erat antara regulasi dalam sistem pembayaran dengan sistem moneter maupun perbankan.
2. Kelembagaan
Selain bank sentral, ada beberapa lembaga lain yang juga diberikan kewenangan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, baik secara langsung maupun tidak.
Adapun lembaga tersebut adalah bank serta lembaga kliring, penyedia jasa jaringan telekomunikasi, bursa efek, dan lain sebagainya.
Setiap lembaga memiliki kapasitas dan tanggung jawab masing-masing di dalam sistem pembayaran. Walau demikian, kegiatan lembaga-lembaga ini tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia atau bank sentral.
3. Alat Pembayaran
Sistem pembayaran tunai: mata uang yang berlaku di negara tersebut
Sistem pembayaran non-tunai: cek, giro, nota debet, kartu kredit, hingga uang elektronik.
4. Mekanisme Operasional
Setiap transaksi yang dilakukan selalu melalui sistem yang sudah disepakati di negara tersebut demi kelancaran dan keamanan proses pemindahan uang.
Mekanisme operasional ini juga dilindungi oleh negara agar tidak merugikan semua pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.
5. Infrastruktur Teknis
Demi kelancaran dalam pembayaran, sistem juga membutuhkan infrastruktur teknis seperti perangkat lunak, jaringan komputer, data center, dan lain sebagainya.
Meskipun tidak terlihat, namun komponen ini juga sangat penting. Tanpa infrastruktur yang baik, maka kecil kemungkinan sebuah sistem bisa berjalan dengan cepat dan tepat.
6. Perangkat Hukum
Perangkat hukum tidak hanya berbicara tentang para aparat berseragam, tetapi juga regulasi yang mengatur segala alur sistem pembayaran, termasuk di dalamnya adalah undang-undang.
Dengan adanya perangkat hukum, maka legalitas dari sistem pembayaran yang digunakan sudah tentu kuat dan dilindungi negara.
Peran Sistem Pembayaran Dalam Perekonomian
- Menjamin lancarnya tempat transaksi berlangsung
- Memberikan bantuan berupa penentuan efisiensi transaksi
- Memberikan pengaruh bagi tingkat perkembangan ekonomi serta efisiensi pasar finansial
- Sebagai pendorong pergerakan aliran uang agar lebih cepat
Sedangkan peran Bank Indonesia dalam Perekonomian adalah:
- Penjamin stabilnya nilai tukar
- Pengatur dan penjaga lancarnya Sistem Pembayaran Nasional
- Penentu dan pengedar alat pembayaran tunai yang resmi
Prinsip Sistem Pembayaran
1. Keamanan
Bank sentral suatu negara harus mampu memberikan jaminan keamanan dalam pengelolaan semua resiko yang dapat ditimbulkan dalam sistem. Beberapa resiko yang ditanggung bank sentral dan harus dicarikan solusinya adalah likuiditas, kredit, hingga fraud.
2. Efisiensi
Bank sentral juga harus membuat sebuah sistem pembayaran yang efisien, sehingga tidak eksklusif untuk kalangan tertentu saja melainkan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, biaya transaksi juga harus lebih murah agar masyarakat tidak terbebani.
3. Kesetaraan Akses
Bank sentral, khususnya di Indonesia, tidak mengizinkan adanya praktek monopoli dalam sistem pembayaran.
Hal ini mengakibatkan semua orang memiliki akses yang setara serta tidak ada lagi hambatan bagi semua pelaku ekonomi, untuk berperan dalam pelaksanaan sistem pembayaran.
4. Perlindungan konsumen
Bank sentral harus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen maupun pembuat jasa. Di Indonesia, BI mendirikan Divisi Perlindungan Konsumen yang mengurusi perihal semacam ini.
Dengan demikian, konsumen dan pembuat jasa memiliki wadah aduan ketika mereka mengalami pengalaman yang tidak adil.
Sistem Pembayaran di Indonesia
1. Retail Payment System/Small Value
Sistem ini juga disebut dengan sistem pembayaran ritel atau nilai kecil. Semua transaksi yang melibatkan nominal mata uang di bawah seratus juta akan masuk ke dalam sistem ini. Umumnya, pembayaran tunai adalah sistem yang dipilih dalam transaksi ini.
Walaupun demikian, tetap ada juga yang menggunakan transaksi pembayaran non-tunai, misalnya kartu kredit, cek, kartu debit, dan masih banyak lagi.
Namun, jumlah orang yang melakukan pembayaran non-tunai lebih sedikit dibandingkan dengan pembayaran tunai. Selanjutnya, proses penyelesaian pembayaran akan berhasil setelah melewati proses kliring.
2. High Value Payment System
Sistem ini juga disebut dengan sistem pembayaran nilai besar. Sesuai dengan namanya, maka transaksi yang menggunakan sistem ini melibatkan nilai nominal di atas seratus juta rupiah. Maka dari itulah, jarang pelakunya menggunakan sistem pembayaran tunai.
Transaksi di dalam sistem pembayaran nilai besar ini umumnya mendesak, misalnya bursa efek, valuta asing dan masih banyak lagi.
Nantinya penyelesaian pembayaran harus melalui sistem BI-RTGS atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yaitu sebuah proses penyelesaian pembayaran yang akan digunakan tiap kali ada transaksi dan sifatnya adalah real time. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan hal yang dilakukan dalam proses pertukaran dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan alat tukar. Ternyata, di negara kita memegang dua sistem pembayaran, yakni sistem pembayaran nilai kecil dan besar.